Pasaman Barat | khabarterkini.co
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan peningkatan kualitas SDM, layanan kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Nota pengantar KUA-PPAS 2027 disampaikan Wakil Bupati M. Ihpan dalam Rapat Paripurna DPRD di Aula DPRD Pasaman Barat, Jumat (17/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Dirwansyah dan dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, kepala OPD, insan pers, serta sejumlah undangan.
“KUA-PPAS RAPBD 2027 disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” kata M. Ihpan.
Pemkab memprioritaskan penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pembangunan infrastruktur kesehatan, percepatan penurunan stunting, pencegahan penyakit tidak menular, serta peningkatan layanan ibu-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kompetensi tenaga kesehatan.
Di bidang ekonomi, anggaran dialokasikan untuk menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi, termasuk peningkatan produktivitas petani dan nelayan.
Pembangunan infrastruktur difokuskan pada jalan, jembatan, irigasi, jaringan air bersih, sarana olahraga, serta fasilitas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pemkab juga menargetkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.
RAPBD 2027 turut mengalokasikan belanja hibah untuk partai politik, belanja tidak terduga untuk keadaan darurat, dan mengoptimalkan dana transfer dari pemerintah pusat serta provinsi.
M. Ihpan mengakui pembangunan Pasaman Barat masih bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, Pemkab akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak dan retribusi, serta menerapkan efisiensi belanja. Efisiensi dilakukan lewat pembatasan pengadaan kendaraan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, studi banding, perjalanan dinas, dan belanja operasional nonprioritas.
Tema RKPD 2027 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,74 persen, Indeks Modal Manusia 73,32, tingkat kemiskinan maksimal 6,47 persen, PDRB per kapita Rp55,06 juta per tahun, tingkat pengangguran terbuka maksimal 6 persen, dan Indeks Gini 0,238.
M. Ihpan berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD berjalan lancar agar menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
(Ahmad).
