Sumenep | Khabarterkini.co – Polemik dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi di wilayah Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, kian memanas. Aktivis kepulauan sekaligus jurnalis, Juhari, angkat bicara setelah dirinya dituding sebagai “LSM lapar” dan disebut melakukan pemerasan oleh pemilik APMS Sapeken, H. Ardi.
Juhari menilai tudingan tersebut sebagai bentuk kepanikan sekaligus upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya. Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan melalui pemberitaan media justru tidak menyentuh substansi persoalan utama terkait dugaan distribusi BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Semua informasi yang saya sampaikan berdasarkan temuan lapangan, laporan masyarakat, dan bukti yang telah diverifikasi. Ini bukan opini tanpa dasar,” tegas Juhari, Minggu (10/5/2026).
Ia juga membantah keras tuduhan bahwa dirinya tidak pernah melakukan konfirmasi sebelum berita dipublikasikan. Juhari mengaku telah berupaya membuka komunikasi, namun nomor teleponnya justru diblokir oleh pihak H. Ardi.
“Bagaimana saya mau konfirmasi kalau nomor saya diblokir? Kalau merasa benar, kenapa harus menutup komunikasi?” ujarnya.
Tak hanya itu, Juhari secara terbuka menantang H. Ardi untuk membuktikan tuduhan pemerasan melalui jalur hukum. Menurutnya, tudingan serius tanpa bukti dapat berujung pada konsekuensi hukum.
“Kalau memang saya memeras, silakan laporkan ke polisi. Jangan hanya melempar fitnah melalui media tanpa bukti. Tuduhan seperti itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pernyataan mengenai asal daerah Juhari yang dianggap bukan warga Sapeken juga dinilai tidak relevan. Ia menegaskan bahwa persoalan BBM subsidi menyangkut kepentingan masyarakat luas dan tidak dibatasi wilayah asal seseorang.
“Masyarakat berhak tahu ke mana solar subsidi mengalir. Saya mungkin dianggap lemah, tetapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri,” lanjutnya.
Di sisi lain, upaya melibatkan aparat desa untuk membantah dugaan tersebut disebut sebagai pola lama yang kerap digunakan untuk meredam isu sensitif di wilayah kepulauan. Juhari menegaskan dirinya tetap berpihak pada masyarakat kecil yang selama ini harus membeli solar dengan harga tinggi akibat kelangkaan distribusi.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah tuduhan pemerasan yang dilontarkan H. Ardi akan dibuktikan melalui proses hukum, atau justru menjadi pengalihan isu atas dugaan persoalan distribusi BBM subsidi di Sapeken?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak H. Ardi terkait tantangan pelaporan hukum yang disampaikan Juhari.
(red(.
