Sumenep | Khabarterkini.co – Pemerintah Desa Bilis-Bilis yang selama ini menyandang status “Desa Maju” mendadak menjadi sorotan tajam publik. Alokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp954.515.000 diduga tidak direalisasikan secara optimal dan memunculkan indikasi penyimpangan dalam penggunaannya.
Sorotan utama datang dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk keluarga miskin. Meski anggaran telah dicairkan, sejumlah warga mengaku tidak melihat realisasi pembangunan sebagaimana tercantum dalam laporan resmi desa.
“Kami hanya mendengar ada anggaran untuk rumah, tapi fisiknya tidak jelas. Ada yang dikerjakan setengah hati, bahkan ada yang sama sekali tidak disentuh,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memicu dugaan bahwa sebagian anggaran RTLH tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan disinyalir dialihkan ke pos yang tidak jelas.
Tak hanya sektor infrastruktur, program kesehatan desa juga menuai keluhan. Anggaran untuk kegiatan Posyandu, termasuk pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan kelas ibu hamil (bumil), telah dicairkan hingga belasan juta rupiah. Namun di lapangan, warga menilai pelayanan yang diberikan jauh dari optimal.
Beberapa ibu hamil mengaku tidak menerima manfaat secara maksimal, sementara program edukasi dan distribusi nutrisi diduga hanya sebatas formalitas administrasi dalam laporan pertanggungjawaban.
Kejanggalan lain juga ditemukan pada pos anggaran pengembangan sistem informasi desa yang dicairkan berulang kali dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp6 juta hingga Rp14 juta. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat transparansi informasi di desa tersebut justru dinilai minim oleh masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Bilis-Bilis belum memberikan klarifikasi terkait berbagai dugaan tersebut. Upaya konfirmasi dari awak media pun belum membuahkan hasil, karena yang bersangkutan memilih tidak memberikan tanggapan.
Berikut rangkuman dugaan permasalahan yang mencuat:
Program RTLH: Diduga mangkrak atau tidak dikerjakan
Posyandu dan Ibu Hamil: Penyaluran dinilai tidak optimal
Sistem Informasi Desa: Anggaran berulang dan mencurigakan
Total Dana Desa 2025: Rp954.515.000 (dilaporkan tersalurkan 100%)
Sikap tertutup pemerintah desa semakin memperkuat desakan publik agar aparat berwenang, termasuk inspektorat, segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh.
Jika tidak ada penyimpangan, transparansi seharusnya menjadi jawaban—bukan justru diam seribu bahasa.
(tim).
