Kampar | Khabarterkini.co
Masyarakat Kabupaten Kampar kembali digegerkan oleh isu yang menyangkut dugaan intervensi politik dalam proyek pembangunan daerah. Kali ini, sorotan tajam tertuju kepada Wakil Bupati Kampar, Misharti, yang diduga terlibat dalam penunjukan kontraktor proyek rehabilitasi sekolah senilai lebih dari setengah miliar rupiah.
Proyek yang menjadi sorotan publik tersebut adalah rehabilitasi lokal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 010 di Desa Batu Sasak, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dengan anggaran sebesar Rp544.880.000 yang bersumber dari APBD Murni Tahun 2025.
Isu ini mencuat ke publik setelah Ketua LSM Penjara Kampar, Udo Muslim, bersama sejumlah awak media melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kampar pada Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah diajukan oleh dua orang kontraktor berinisial ST dan KA. Yang mengejutkan, keduanya disebut telah bertemu langsung dengan Wakil Bupati Misharti sebelum pengajuan proyek dilakukan.
“Silakan temui mereka, karena mereka sudah bertemu langsung dengan Wabup,” ujar sumber internal Disdikpora kepada Udo Muslim dan para jurnalis.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Udo Muslim. Ia menegaskan bahwa intervensi politik dalam proses teknis pengadaan proyek sangat tidak dibenarkan dan mencederai sistem pemerintahan yang berlaku.
“Penunjukan pelaksana teknis proyek adalah kewenangan penuh dari Dinas. Wakil Bupati tidak memiliki wewenang dalam hal ini. Jika benar terjadi intervensi, maka ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Udo juga menjelaskan bahwa LSM Penjara telah mengajukan proposal rehabilitasi SDN 010 sejak tahun 2024 secara resmi ke Disdikpora. Proposal tersebut kemudian disetujui dan masuk ke dalam skema APBD 2025.
“Kami sudah mengajukan sejak lama, dan pengajuannya resmi. Tidak bisa tiba-tiba muncul nama-nama kontraktor lain yang tidak memiliki dasar. Kami minta Kadis Disdikpora bertindak tegas dan transparan dalam persoalan ini,” ujar Udo.
Isu keterlibatan pejabat tinggi daerah dalam pengaturan proyek pembangunan ini sontak menjadi perhatian serius masyarakat Kampar. Banyak pihak mendesak agar Wakil Bupati Misharti memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Masyarakat juga berharap agar Dinas Pendidikan Kampar segera mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas pelaksanaan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.
Kasus ini dinilai sebagai ujian integritas bagi pemerintah daerah, dan menjadi sorotan tersendiri bagi Gubernur Riau agar mengevaluasi kepemimpinan di tingkat kabupaten.
(tim)
