Pasaman | Khabarterkini.co
Pembangunan Drainase pada ruas jalan utama Pasaman Barat, tepatnya di kenagarian Simpang Tonang Selatan, Kecamatan Dua Koto, kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, 18 Oktober 2023.
Beberapa hari lalu, tim dari media dan LSM memantau pembangunan Drainase yang sedang berlangsung dan diperkirakan hampir selesai.
Namun, ada hal aneh yang terjadi pada pengerjaan drainase yang hampir selesai, dengan adanya kejanggalan ini, salah seorang rekan media menanyakan masalah plang pembangunan drainase.
Di tempat kejadian, awak media langsung berjumpa dengan pemborong atau kepala tukang pembangunan proyek drainase, untuk menanyakan mengapa proyek ini dilakukan tanpa papan plang. Kepala tukang dengan tegas menjawab bahwa ini adalah proyek PU provinsi.
Masih pada hari yang sama, tim awak media mencoba mengonfirmasi pegawai PU Kabupaten dengan inisial “E” dan beliau membenarkan bahwa proyek ini memang merupakan proyek PU Provinsi. Namun, hal yang membuat heran adalah mengapa proyek PU provinsi tidak menggunakan papan plang saat proyek sedang berjalan.
Tidak berhenti di situ, tim media dan LSM melanjutkan pengecekan pada bagian lain pembangunan tersebut. Mereka terkejut melihat pemasangan sebelah kanan arah rumah warga roboh atau runtuh, dan material reruntuhan diletakkan di tepi jalan sambil dilakukan pembangunan kembali.
Setelah menemukan hal yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), awak media kembali mempertanyakan kepada tukang yang sedang mengerjakan proyek. Namun, sang tukang tidak memberikan respon yang memadai. Mereka juga menanyakan mengenai plang merek proyek ini, dan tukang tersebut dengan tegas menjawab bahwa tidak ada plang dan ini adalah proyek PU Provinsi, dengan nada yang tidak bersahabat.
Seorang pegiat aktivis LSM yang ikut turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama tim awak media sangat menyayangkan temuan ini. Menurutnya, proyek dari dinas PU kabupaten atau PU provinsi seharusnya memasang papan plang proyek.
Tambah aktivis pegiat LSM, dan apabila ada proyek yang sedang dikerjakan, sudah seharusnya pengawasan dari kontraktor pengerjaan proyek tersebut ada di lapangan, terangnya.
Masih dari aktivis LSM, kurangnya pengawasan proyek seperti ini mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan.
Kami berharap agar instansi yang terkait dapat mengawasi setiap proyek pemerintah yang sedang dikerjakan sesuai dengan SOPnya. Karena anggaran yang digunakan bukanlah anggaran pribadi, namun berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat sangat mengharapkan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Tutupnya.
Penulis: {tanjung}
Editor: {Salbiah Hrp}
