Pasaman Barat | Khabarterkini.co – Gelombang protes masyarakat terhadap dugaan penyimpangan anggaran nagari di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akhirnya bermuara pada langkah hukum. Koalisi Masyarakat Pasaman Barat secara resmi melaporkan dugaan korupsi di sembilan nagari kepada Inspektorat Pasaman Barat, Senin (2/2/2026).
Koalisi yang terdiri dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan pers, pemuda, kelompok tani, serta perwakilan warga ini mendesak dilakukannya audit khusus atas pengelolaan anggaran nagari. Mereka menilai telah terjadi indikasi kuat praktik mark up anggaran dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat.
Salah satu pelapor, Hamidan, SH, menegaskan bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan temuan awal yang dinilai serius dan tidak bisa diabaikan.
“Kami menduga sembilan nagari di Kecamatan Lembah Melintang melakukan praktik korupsi melalui mark up anggaran dan SPJ fiktif. Laporan ini kami ajukan untuk mengawal hak masyarakat atas transparansi dan keterbukaan anggaran,” tegas Hamidan.
Hal senada disampaikan SS, tokoh masyarakat setempat. Ia menilai langkah pelaporan ini merupakan bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan nagari.
“Ini adalah wujud demokrasi. Kami menuntut pemerintahan yang bersih, karena selama ini terlalu banyak dugaan penyimpangan yang kami temukan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Rifai, perwakilan pemuda yang tergabung dalam koalisi, memastikan laporan yang disampaikan telah dilengkapi dengan bukti awal dan dikonsultasikan langsung dengan pihak Inspektorat.
“Hari ini kami resmi melaporkan dugaan kecurangan dengan melampirkan bukti awal. Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti secara serius dan profesional,” pungkasnya.
Inspektorat Pasaman Barat membenarkan telah menerima laporan tersebut dan memberikan tanda terima resmi. MI, salah satu pejabat Inspektorat Pasaman Barat, menyampaikan bahwa laporan dari Koalisi Masyarakat akan disinkronkan dengan agenda audit yang sedang berjalan.
“Saat ini kami tengah melaksanakan audit reguler di beberapa nagari. Laporan dari Koalisi Masyarakat akan kami sesuaikan dengan agenda audit tersebut. Jika diperlukan, kami juga akan melibatkan tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum,” jelasnya.
Koalisi Masyarakat menegaskan bahwa audit khusus ini menjadi ujian nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. Mereka menuntut agar hasil audit nantinya diumumkan secara terbuka kepada publik.
Selain itu, koalisi juga mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk ikut mengawal proses audit agar berjalan objektif dan bebas dari intervensi.
“Transparansi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban bersama sebagai warga negara untuk memastikan pemerintahan nagari berjalan jujur, adil, dan berpihak kepada rakyat,” tutup pernyataan Koalisi Masyarakat Pasaman Barat.
(Ahmad Rifai).
Editor: (Rul*).
