Sumenep | Khabarterkini.co – Dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, kian menjadi sorotan publik. Di tengah bantahan dari pihak yang namanya dikaitkan dalam kasus tersebut, proses pengusutan oleh aparat penegak hukum disebut terus bergerak dan memasuki tahap pengumpulan alat bukti.
Kasus ini mencuat setelah beredar informasi mengenai lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite. Lokasi tersebut sempat dikaitkan dengan kawasan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) milik H. Ardi. Namun, tudingan itu dibantah oleh pihak terkait.
Aktivis Lintas Pulau, Juhari, menilai bantahan tersebut merupakan respons yang wajar dari pihak yang tengah menjadi sorotan. Menurutnya, lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM berbeda dengan area APMS yang beroperasi secara resmi.
“Lokasi penimbunan yang dimaksud berbeda dengan kawasan APMS. Karena itu, tidak mengherankan jika ada pihak yang berupaya mengelak dari tudingan yang berkembang,” ujar Juhari kepada wartawan.
Meski demikian, Juhari menegaskan bahwa bantahan tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Ia menyebut laporan terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi telah diterima oleh pihak berwenang dan sedang ditindaklanjuti.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa laporan tersebut telah masuk ke Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair) Polda Jawa Timur.
Saat ini, penyidik dikabarkan tengah mempersiapkan pemeriksaan sejumlah saksi guna melengkapi unsur pembuktian dalam perkara tersebut.
“Ini menjadi angin segar bagi masyarakat Sapeken. Aparat telah meminta agar sejumlah saksi dipersiapkan untuk memberikan keterangan yang dapat memperkuat proses penyelidikan,” kata Juhari.
Lebih lanjut, ia mengaku telah menyiapkan lima orang saksi yang disebut mengetahui secara langsung dugaan praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Menurutnya, kesaksian mereka diharapkan dapat membantu mengungkap dugaan jaringan yang selama ini menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi dan berdampak pada masyarakat.
“Kami telah menyiapkan lima saksi yang siap memberikan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang selama ini merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, H. Ardi maupun pihak yang mewakilinya belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang diarahkan kepadanya maupun perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat Sapeken yang berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi secara transparan dan profesional. Warga menanti langkah konkret penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya serta memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya.
(tim/red).
Editor: Sang Pencari Kebenaran
