Surabaya | Khabarterkini.co – Dugaan praktik penimbunan BBM subsidi dan permainan ilegal di wilayah Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, mulai menyeruak ke permukaan. Seorang aktivis investigasi bernama Juhari menjadi sorotan setelah membongkar sejumlah dugaan pelanggaran yang melibatkan pengelola APMS serta oknum aparat penegak hukum (APH).
Juhari, yang selama ini dikenal bekerja senyap tanpa banyak tampil di publik, mengaku lelah difitnah dan dituding sebagai pemeras hanya karena melakukan investigasi lapangan terkait distribusi BBM bersubsidi di wilayah kepulauan.
Dalam temuannya, Juhari mengungkap dugaan adanya gudang-gudang penimbunan BBM subsidi di luar area resmi perizinan APMS di Sapeken. Gudang tersebut diduga digunakan untuk menampung BBM dalam jumlah besar sebelum diedarkan kembali secara ilegal.
Tak hanya itu, ia juga menemukan dugaan perluasan lahan operasional tanpa prosedur resmi yang semestinya mendapat pengawasan ketat dari instansi terkait.
“Kalau investigasi dianggap fitnah, biarlah proses hukum yang membuktikan. Tapi fakta di lapangan tidak bisa dibungkam,” ujar Juhari kepada wartawan.
Kasus ini semakin memanas setelah Juhari resmi melaporkan dugaan keterlibatan oknum anggota Polsek Sapeken ke Divisi Propam Polda Jawa Timur. Oknum tersebut diduga bertindak layaknya “juru bicara” pemilik APMS dibanding menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Laporan tersebut kini telah masuk ke Dit Propam Polda Jatim untuk ditindaklanjuti. Selain itu, berkas hasil investigasi juga disebut telah diserahkan kepada PT Pertamina Patra Niaga Surabaya dan Direktorat Polairud Polda Jawa Timur.
Langkah Juhari dinilai menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang selama ini meremehkan perjuangannya. Di tengah tekanan dan tudingan yang diarahkan kepadanya, ia justru memilih melanjutkan investigasi hingga membawa kasus ini ke tingkat provinsi.
Pengamat sosial menilai, kasus dugaan mafia BBM subsidi di wilayah kepulauan harus diusut tuntas karena menyangkut hak masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada distribusi energi bersubsidi.
Apabila dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM terbukti benar, para pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana terkait penyalahgunaan BBM subsidi dan pelanggaran distribusi energi nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak APMS Sapeken maupun oknum aparat yang disebut dalam laporan tersebut. Pihak kepolisian dan Pertamina diharapkan segera memberikan klarifikasi sekaligus melakukan investigasi menyeluruh agar polemik ini tidak semakin meluas di tengah masyarakat.
(Pencari keadilan/tim).
