PASAMAN BARAT | Khabarterkini.co– Setelah belasan tahun menjadi wacana dan harapan yang nyaris redup, Pelabuhan Teluk Tapang di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, akhirnya mulai menunjukkan denyut operasionalnya. Proyek strategis yang digadang-gadang sebagai pintu gerbang baru ekonomi pesisir utara Pasaman Barat itu kini berada di titik krusial: menjadi kemaslahatan bersama atau justru pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri?
Selama ini, distribusi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dari Pasaman Barat harus menempuh perjalanan panjang menuju Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Dengan beroperasinya Teluk Tapang, biaya transportasi diproyeksikan dapat ditekan signifikan. Secara makro, kondisi ini diyakini akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat arus logistik dan ekspor komoditas daerah.
Tak hanya itu, geliat pelabuhan diyakini mampu menggerakkan sektor pendukung di Air Bangis dan Sungai Beremas. Usaha penginapan, kuliner, bengkel, hingga transportasi lokal diprediksi akan tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Jika dikelola dengan keberpihakan kepada masyarakat setempat, pelabuhan ini berpotensi menjadi solusi konkret bagi tingginya angka pengangguran di pesisir utara Pasaman Barat.
Namun di balik optimisme tersebut, kekhawatiran mulai mencuat.
Sejumlah kalangan menilai, tanpa pengawasan dan regulasi ketat, pelabuhan ini bisa menjadi proyek “mercusuar” yang justru meninggalkan persoalan sosial dan lingkungan. Isu utama yang mengemuka adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Warga mempertanyakan, apakah pemuda Air Bangis hanya akan menjadi buruh kasar dan petugas keamanan, sementara posisi strategis diisi tenaga dari luar daerah bahkan asing?
Selain itu, ancaman kerusakan infrastruktur juga menjadi sorotan. Aktivitas truk bertonase tinggi berpotensi mempercepat kerusakan jalan kabupaten dan provinsi. Jika biaya perbaikan infrastruktur lebih besar daripada pemasukan daerah, maka masyarakatlah yang akan menanggung dampaknya. Risiko gangguan ekosistem laut yang berdampak pada nelayan tradisional pun menjadi perhatian serius.
Kekhawatiran lain adalah potensi kesenjangan ekonomi yang melebar. Pelabuhan dikhawatirkan hanya menjadi jalur cepat “ekstraksi” kekayaan alam Pasaman Barat ke luar daerah tanpa hilirisasi dan nilai tambah di tanah sendiri.
Di tengah polemik ini, suara kritis datang dari tokoh pemuda Air Bangis, Riswanda Imawan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sungai Beremas Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Sebagai pemuda, kami menuntut adanya jaminan bahwa buruh, tani, dan nelayan di Air Bangis tidak terpinggirkan oleh arus industrialisasi pelabuhan ini,” tegas Riswanda.
Menurutnya, kehadiran Pelabuhan Teluk Tapang jangan sampai menjadi “menara gading” yang megah di tengah realitas kemiskinan masyarakat pesisir.
Kini, Pelabuhan Teluk Tapang berada di persimpangan sejarahnya. Ia bisa menjadi simbol kebangkitan ekonomi Pasaman Barat jika pemerintah daerah mampu memastikan regulasi yang berpihak pada tenaga kerja lokal, transparansi pengelolaan melalui BUMD, serta perlindungan lingkungan dan infrastruktur.
Sebaliknya, ia akan dicatat sebagai bentuk “pengkhianatan” apabila hanya menjadi karpet merah bagi pemilik modal besar untuk mengeruk hasil bumi, meninggalkan debu jalanan dan kerusakan lingkungan bagi generasi mendatang.
Masyarakat Pasaman Barat tidak sekadar membutuhkan angka pertumbuhan di atas kertas. Mereka menuntut kepastian bahwa tanah kelahiran mereka tetap menjadi rumah yang adil dan sejahtera bagi anak cucu mereka.
(Ahmad Rifai)
Editor: Rul*.
