Pasaman Barat | Khabarterkini.co – Pemerintah Daerah (Pemda) Pasaman Barat tengah menjadi sorotan publik setelah berbagai janji kampanye yang digembar-gemborkan sebelumnya dinilai belum terealisasi. Alih-alih menunjukkan capaian nyata, Pemda justru dianggap lebih fokus pada pencitraan melalui publikasi program yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sejumlah program unggulan yang sempat menjadi andalan saat kampanye kini dipertanyakan keberlanjutannya. Program seperti layanan berobat gratis dengan satu dokter di setiap nagari, pendidikan gratis 12 tahun, pencetakan 1.000 tahfiz dan 1.000 wirausaha, hingga distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) gratis, disebut belum menunjukkan hasil signifikan.
Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat yang mulai meragukan komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan janji politik. Narasi kesejahteraan yang dulu digaungkan dinilai hanya menjadi alat untuk meraih dukungan, tanpa diiringi langkah konkret dalam pelaksanaannya.
Kritik keras disampaikan Ketua Umum IPNU Cabang Pasaman Barat, Alhadri. Ia menilai sejumlah capaian yang dipublikasikan Pemda bukan sepenuhnya hasil kerja pemerintah daerah. Menurutnya, banyak program tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak lain.
“Sejumlah program seperti renovasi puskesmas, pengadaan ambulans, hingga pembangunan infrastruktur jalan berasal dari skema pendanaan seperti APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, serta CSR perusahaan. Pemda hanya menjalankan, bukan merancang, namun dipresentasikan seolah-olah sebagai prestasi daerah,” ujar Alhadri.
Selain itu, Alhadri juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan perkebunan sawit. Ia menilai realisasi di lapangan tidak sebanding dengan laporan yang disampaikan, sehingga memunculkan dugaan lemahnya tata kelola anggaran.
Ketimpangan antara janji dan realisasi dinilai semakin nyata. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat hingga kalangan muda dan atlet berprestasi, disebut belum mendapatkan perhatian dan pemberdayaan yang memadai.
Seorang tokoh masyarakat setempat turut menyampaikan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan tampilan visual atau laporan yang terkesan indah, melainkan bukti nyata dari janji yang telah disampaikan.
“Rakyat membutuhkan realisasi, bukan sekadar infografis. Janji harus ditepati, bukan dijadikan alat pencitraan,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, masyarakat Pasaman Barat didorong untuk lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan serta menuntut transparansi dan akuntabilitas. Desakan publik diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan merealisasikan program yang telah dijanjikan.
Penulis; Ahmad Rifai Hsb
Editor: Rul Hrp*
