Mandailing Natal | Khabarterkini.co – Ketegangan memuncak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, setelah warga meluapkan kemarahan mereka terhadap aparat penegak hukum yang dinilai tidak transparan dalam menangani kasus narkoba. Peristiwa ini menjadi sorotan luas di media sosial dan memantik perdebatan publik tentang komitmen aparat dalam pemberantasan narkotika. 20 Desember 2025
Kisah bermula ketika sekelompok ibu rumah tangga atau “emak-emak” turun langsung menangkap seorang terduga bandar sabu-sabu. Aksi tersebut dilakukan demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba yang kian meresahkan. Warga kemudian menyerahkan terduga pelaku kepada pihak kepolisian dengan harapan proses hukum berjalan tegas dan adil.
Namun, harapan itu berubah menjadi kekecewaan. Terduga bandar narkoba tersebut dilaporkan dilepaskan tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Tidak adanya informasi resmi dan transparansi dari aparat memicu spekulasi serta kemarahan warga.
Situasi pun memanas. Merasa keadilan diabaikan, sebagian warga meluapkan protes dengan tindakan anarkis berupa pembakaran Kantor Polsek Muara Batang Gadis. Insiden tersebut tidak hanya menghanguskan bangunan, tetapi juga dianggap sebagai simbol runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Yang terbakar bukan hanya kantor polisi, tetapi juga kepercayaan kami,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Peristiwa ini kembali menegaskan keresahan masyarakat terhadap maraknya peredaran narkoba serta dugaan lemahnya penindakan terhadap para pelaku. Warga menilai hukum kerap “tumpul ke atas, tajam ke bawah”, sementara masyarakat kecil justru menjadi korban.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait alasan pelepasan terduga bandar narkoba maupun langkah lanjutan atas insiden pembakaran tersebut. Publik kini menanti sikap tegas aparat dan pemerintah daerah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta memastikan perang terhadap narkoba benar-benar dijalankan secara serius dan berkeadilan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketika hukum dianggap gagal melindungi rakyat, potensi konflik sosial dapat meningkat. Transparansi, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi yang terbuka dinilai menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
(Hrp*).
