Memilih Pemimpin Yang Tulus dan Ikhlas Melayani Kepentingan Rakyat

Jawa Barat | Khabarterkini.co

Syarat minimal calon presiden yang paling ideal untuk Indonesia mendatang — 2024 — diantaranya adalah memiliki etikabilitas seperti yang dicontohkan para Nabi, yaitu bersandar etik profetik yang terpelihara dengan baik, intelektualitas yang mumpuni serta akuntabilitas yang baik dan eksebilitas yang cukup. Syarat minimal ini yang menempatkan etikabilitas pada urutan pertama untuk dapat memastikan adanya intelektualitas, akuntabilitas dan ekseptabilitas. Karena intelektualitas dan akuntabilitas serta aksesibilitas harus senantiasa berada dalam kontrol dan bimbingan etikabilitas yang meliputi moral dan akhlak mulia dari keberadaan manusia di muka bumi untuk mengemban amanah Tuhan.

Karenanya seorang pemimpin pada level apapun harus jujur dan konsisten mewujudkan kata ucapnya dalam perbuatan yang nyata. Sehingga, seorang pemimpin yang baik dan benar tidak akan khianat pada rakyat atau orang yang berada dibawah kepemimpinannya.

Seorang pemimpin harus dan mutlak memiliki kemampuan (intelektual) yang cukup untuk memahami harapan rakyat yang patut diwujudkannya demi dan untuk kesejahteraan dalam arti luas. Setidaknya, cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia — seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 — dapat diwujudkan. Sumpah dan janji dari kesepakatan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan amanah pokok yang harus dan wajib dijadikan patokan dalam upaya melindungi, mendukung dan memberi kesempatan bagi segenap warga bangsa untuk maju, sejahtera, bebas dan berkeadilan dalam menjalani hidup dan penghidupan secara layak dan manusiawi.

Sikap amanah untuk menjaga segenap bangsa dan harta negara Indonesia merupakan suatu kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang adil sehingga tidak lagi terjadi perselingkuhan untuk memperkaya diri sendiri dengan menjual atau menggadaikan kekayaan negara yang merupakan milik bersama segenap warga bangsa untuk dapat menikmatinya secara adil adil dan merata.

Hakekat keadilan bagi rakyat bukan cuma bagi orang perorang semata, tetapi juga untuk daerah atau wilayah serta elemen masyarakat terasing yang selama ini tidak mendapat perhatian khusus akibat tidak terwakilinya aspirasi mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

Masyarakat adat dan masyarakat Keraton, seyogyanya mendapat peran yang mampu dilakukannya sebagai penjaga, pelestari dan pengembang budaya masyarakat setempat dan daerah sekitarnya, supaya pertahanan dan ketahanan bangsa serta negara dapat dilakukan dari semua lini dan sektor, agar pertahanan dan ketahanan nasional dalam arti luas dapat terjaga dan siap menghadapi benturan budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang harus tetap dipertahankan otentisitasnya yang khas dari nilai-nilai kemuliaan suku bangsa Nusantara yang adiluhung.

Oleh karena itu, sosok pemimpin nasional bangsa Indonesia di masa depan yang ideal juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas, sehingga pergaulan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia tidak boleh kehilangan harga diri, apalagi untuk kepribadiannya yang otentik yang telah diperkaya oleh puncak-puncak dari budaya lokal yang yang sangat kaya dan beragam nilai-nilainya yang unik dan otentik.

Karena itu, masyarakat adat dan masyarakat Keraton patut mendapat perhatian dan tempat yang khusus untuk menjaga, melestarikan serta mengembangkan berbagai kemungkinan yang baik dan unggul sifatnya guna memajukan peradaban bangsa dalam tata pergaulan dengan beragam bangsa lain di dunia yang juga memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri.

Atas dasar itulah, etikabilitas, intelektualitas, akuntabilitas dan aksesibilitas perlu menjadi acuan dalam memilih pemimpin nasional — meski keberadaan dari dan untuk daerah — Katena figur pemimpin yang tangguh dan mumpuni akan sangat menentukan maju atau tidaknya warga masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya, apalagi untuk level kepemimpinan pada tingkat nasional.

Jadi, sosok pemimpin nasional yang ideal bagi bangsa dan negara Indonesia ke depan adalah mereka yang jujur, ikhlas dan mau mendedikasikan segenap potensi dirinya untuk bangsa dan negara Indonesia dalam arti pengabdian — guna melayani kepentingan rakyat — bukan untuk sekelompok orang atau kroni maupun dinastinya belaka. Dan hanya dengan begitu, rakyat menjadi patut dan pantas untuk patuh dan pasrah memberikan amanahnya dengan ikhlas pula. Sebab pemimpin yang tulus dan ikhlas melayani kepentingan rakyat, pasti juga tidak akan pernah tergiur melakukan pencitraan. Sebab pencitraan sekedar kepura-puraan belaka. Atau bahkan kepalsuan semata.

Sukabumi, 13 Juli 2023