Tak Paham Dengan Aturan, Masyarakat Desa Petai Minta CSR PT.MIA Dibagikan

Kuansing,Riau | Khabarterkini.co

Masyarakat Desa Petai Kec. Singingi Hilir seharusnya paham bagaimana regulasi dan ketentuan perealisasian dana CSR ( corporate sosial responsibility) pasalnya masyarakat Desa Petai terlalu memaksakan kehendak agar dana tersebut bisa dibagi rata.

Untuk menjaga amarah dan amukan masyarakat, LAD (Lembaga Adat Desa), Kepala Desa, Perangkat Desa, Kapolsek dan Camat sepakat menuruti permintaan warga demi menjaga situasi agar kondusif.

” Dimana PT.MIA yang merupakan perusahaan pertambangan benar sudah merealisasikan program tanggung jawab sosial kepada kami yaitu melalui CSR kata beberapa warga Desa Petai pada saat dimintai keterangan oleh awak media “

Di tempat yang bersamaan beberapa orang juga mengatakan;

” kami maunya uang itu dibagi rata dan kami tak mau tau, itu hak kami jadi itu gak ada urusan dengan pemerintah maupun orang luar Desa kami ” ucap warga dengan nada keras berintonasi membentak Selasa 27/06/2023 Pkl 09.30 Wib.

Seharusnya setiap keuangan masuk ke desa baik itu dari perusahaan (CSR) menjadi PAD (Pendapatan Asli Desa) guna mensejahterakan perekonomian masyarakat yang di kelola melalu BPD, Kepala Desa beserta perangkat serta tidak luput dari kesepakatan melalui musyawarah Desa.

Sementara itu Kepala Desa Petai Asril menjelaskan ” kami beserta Kapolsek Kec. Singingi Hilir dan Pak Camat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengarahkan masyarakat agar pengelolaan dana CSR sesuai dengan regulasi ketentuan aturan, begitu juga dengan ketua pemuda dan ketua Adat yang mewakili beberapa Suku di Desa Petai.

Namun kami tetap tidak berdaya dan mereka tetap mendesak itu hak kami iya sudah cepat bagikan kepada kami ” pungkas Kepala Desa saat di konfirmasi langsung di kantor desa Selasa 27/06/2023 Pkl 13.45 Wib.

” Walaupun demikian saya Kepala Desa beserta perangkat dan BPD tidak akan pernah bosan mengarahkan masyarakat Desa Petai agar mereka lebih memahami dan harus taat kepada aturan serta perundang-undangan yang berlaku ” tutup Kepala Desa pada saat dimintai keterangan.

(Tim)

Editor : arhp.