PEKANBARU | Khabarterkini.Co
Pajarihin Ritonga Sekretaris Umum HMI Cabang Pekanbaru, Penetapan tarif parkir yang dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru melalui kebijakan yang di buat Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 148 tahun 2020 tentang tarif layanan parkir pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut banyak masyarakat mengalami keresahan menjerit akan naiknya tarif parkir, belum lagi terobati jeritan yang di alami masyarakat persoalan naiknya harga BBM, kemudian harga bahan bahan dapur untuk kebutuhan sehari hari mereka menaik, di tambah lagi tarif parkir juga ikut menaik, apa tidak semakin menjerit yang di rasakan masyarakat saat ini. Kalaulah memang Pj Wali Kota Pekanbaru pada hari ini peduli akan keresahan yang di alami masyarakat, memperhatikan kenyamanan masyarakat, pro akan masyarakat Kota Pekanbaru. Kami meminta agar Pj Walikota Pekanbaru untuk :
1. Meminta Pj Wali kota Pekanbaru membatalkan Perwako terhadap kenaikan tarif parkir
2. Meminta Pj Walikota Pekanbaru mengevaluasi kontrak pihak ke 3
3. Bahwasanya Pemko tidak transparansi terkait kenaikan parkir, apakah sudah sesuai Perda atau Tidak
4. Kontrak pihak ke 3 harus di sampaikan titik mana saja yang masuk zona wilayah parkir.
Langkah yang di buat dengan menaikkan tarif parkir sangat menyakiti hati masyarakat Kota Pekanbaru. Sangat di sayangkan ketika Pemko Pekanbaru hanya diam dan tidak segera mengambil tindakan. Kalau Pemko Pekanbaru tidak segera mengbil tindakan secepatnya untuk hal ini, kami menduga banyaknya pungli liar bertebaran di Wilayah Kota Pekanbaru.
(A.Rustandi)
Editor : arhp.
