Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 300x600
INHU

SPBU 14.293.6131 Bongkal Malang Disorot! Warga Keluhkan Sulit Mendapatkan Solar dan Pertalite

31
×

SPBU 14.293.6131 Bongkal Malang Disorot! Warga Keluhkan Sulit Mendapatkan Solar dan Pertalite

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

INHU, RIAU | Khabarterkini.co – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di SPBU Nomor 14.293.6131, Wilayah Bongkal Malang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau kini menjadi sorotan tajam dan sangat serius.

Pasalnya, muncul dugaan adanya aktivitas pengisian BBM secara berulang-ulang oleh sejumlah Kendaraan yang disinyalir melakukan Praktik Haram Pelangsiran.

Advertisement
Example 300x600
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Informasi yang dihimpun masyarakat dan hasil Pemantauan di Lapangan, Tim Investigasi Media Stop Korupsi.com mengindikasikan adanya sejumlah Kendaraan yang diduga melakukan pengisian BBM berulang-ulang kali.

Kendaraan tersebut di antaranya adalah Colt Diesel berwarna kuning, Isuzu Panther, Kijang Innova, Kijang Kapsul, Toyota Fortuner hingga Mitsubishi Pajero.

Aktivitas yang menurut keterangan warga setempat telah berlangsung cukup lama itu telah banyak menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM Bersubsidi di SPBU tersebut, yang diketahui sering berbuat masalah.

Ironisnya, di tengah antrean kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang-ulang, masyarakat justru mengeluhkan sulitnya memperoleh Solar dan Pertalite. Kepadatan kendaraan disebut-sebut menghambat akses masyarakat yang hendak mengisi BBM untuk kebutuhan sehari-hari.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya.
“BBM subsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jangan sampai masyarakat kecil justru kesulitan mendapatkan BBM, sementara kendaraan yang melakukan pengisian berulang-ulang terus mendominasi antrean,” ungkapnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: Siapa yang mengawasi distribusi BBM subsidi di SPBU itu dan sejauh mana pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pembelian berulang-ulang?

Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar antrean panjang, melainkan menyangkut ketepatan sasaran subsidi negara dan potensi penyimpangan dalam tata kelola distribusi energi.

KAPOLDA RIAU DAN KAPOLRES INHU DIMINTA SEGERA TURUN TANGAN
Tim Investigasi Media Stop Korupsi.com meminta Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dan Kapolres Indragiri Hulu agar memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat tersebut.

Aparat Penegak Hukum diharapkan segera melakukan pemeriksaan langsung, bukan hanya mengandalkan Laporan Administratif.

Sejumlah langkah yang perlu dilakukan antara lain:
Memeriksa rekaman CCTV SPBU dalam periode yang relevan.
Mengaudit Data Transaksi Pembelian Solar dan Pertalite,
Memverifikasi Barcode serta identitas kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang-ulang.

Memeriksa Kepatuhan operator dan pengelola SPBU terhadap ketentuan penyaluran BBM Bersubsidi.
Menelusuri kemungkinan adanya pola pembelian yang tidak wajar.

Sorotan Tajam masyarakat juga mengarah pada pengawasan di Wilayah Hukum Polsek Kelayang. Muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan dan langkah penindakan yang telah dilakukan terhadap dugaan aktivitas tersebut.

Namun demikian, dugaan pembiaran maupun keterlibatan oknum aparat tidak boleh disimpulkan tanpa bukti. Karena itu, pemeriksaan dan klarifikasi secara objektif perlu dilakukan agar persoalan ini terang benderang.

Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari Subsidi Negara, sementara masyarakat yang seharusnya dilindungi harus menanggung dampaknya.

BPH MIGAS DAN PERTAMINA JANGAN TUTUP MATA!
Tim Investigasi Media Stop Korupsi.com juga mendesak BPH Migas dan PT Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional serta sistem distribusi BBM bersubsidi di SPBU Nomor 14.293.6131 Bongkal Malang, INHU-Riau.

Pemeriksaan perlu dilakukan secara transparan, termasuk menelusuri pola transaksi, penggunaan barcode, kepatuhan terhadap kuota, serta mekanisme pengawasan di lapangan.

Apabila ditemukan pelanggaran, pihak berwenang diminta menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk evaluasi terhadap izin penyaluran apabila pelanggaran serius terbukti.

Sebab, BBM Bersubsidi merupakan Fasilitas Negara yang menggunakan anggaran dan sumber daya publik. Penyalurannya tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Subsidi negara bukan untuk dipermainkan. Hak masyarakat bukan untuk dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak-pihak tertentu!

NAMA NANDA MUNCUL DALAM KELUHAN WARGA, APARAT DIMINTA LAKUKAN VERIFIKASI
Dalam salah satu keluhan yang disampaikan pengendara di lokasi, muncul nama seseorang berinisial atau bernama Nanda yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan aktivitas pelangsiran BBM Bersubsidi tersebut.

Seorang pengendara sepeda motor bahkan meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri informasi tersebut secara serius.
“Kalau memang ada pihak yang bermain-main dalam distribusi BBM Bersubsidi dan merugikan masyarakat, kami berharap aparat jangan takut untuk mengusutnya. Segera periksa siapapun yang diduga kuat terlibat.

Jika terbukti melakukan pelanggaran, tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” harapnya.

STOP KORUPSI.COM: KAMI AKAN TERUS MENGAWAL!
Tim Investigasi Media Stop Korupsi.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap dugaan persoalan distribusi BBM bersubsidi.

Pihak pengelola SPBU 14.293.6131, Polsek Kelayang, Polres Indragiri Hulu, Polda Riau, BPH Migas serta Pertamina diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada sekadar keluhan masyarakat. Harus ada pemeriksaan, keterbukaan informasi dan tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran.

Masyarakat tidak membutuhkan antrean yang semakin panjang, apalagi janji pengawasan tanpa hasil. Masyarakat membutuhkan keadilan dalam memperoleh BBM bersubsidi. Negara harus hadir memastikan subsidi tepat sasaran, bukan membiarkan distribusinya dikuasai oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Segera Tangkap dan Penjarakan Nanda, Mafia BBM Bersubsidi di Wilayah tersebut! Lalu Cabut izin Operasional SPBU dengan Nomor: 14.293.6131 di Wilayah Bongkal Malang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau!” harap salah seorang pengendara sepeda motor yang antri di SPBU tersebut.

Tim Wartawan Investigasi STOP KORUPSI.COM Akan Terus MENGAWAL dan MENELUSURI dugaan ini! Hingga Adanya KEJELASAN!

(TIM INVESTIGASI MEDIA STOP KORUPSI.COM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *