DPC HNSI Rohil Mewakili DPD HNSI Provinsi Riau Hadiri Rapat Bersama Dirjen Kementrian Perikanan Dan Kelautan

Rohil | Khabarterkini.co

Mewakili DPD HNSI Riau, DPC HNSI Rokan Hilir menghadiri rapat konflik antar nelayan yang terjadi dibeberapa perairan Indonesia, di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2023, Sekira pukul 15,00 Wib, kemaren.

Rapat konflik nelayan tersebut langsung dihadiri Dirjen tangkap Kementrian Perikan Dan Kelautan Agus Suherman, Ketua DPD HNSI Provinsi Kalimantan Selatan , Ketua DPD HNSI Provinsi Jawa Barat , Ketua DPD HNSI Provinsi Jawa Tengah , Ketua DPD HNSI Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPD HNSI Provinsi Sumatera Utara dan Ketua DPD HNSI Provinsi Riau di wakili oleh ketua HNSI Kabupaten Rokan Hilir, Jonnaidi.

Dalam sambutan Ketua DPD HNSI Provinsi Riau melalui ketua HNSI Rokan Hilir, Jonnaidi mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Kementrian Dan Kelautan yang telah mengundang pihaknya untuk rapat penyelesaian konflik antar nelayan.

Jonnaidi menyampaikan bahwa konflik antar nelayan memang kerap terjadi di perairan Rokan Hilir.

” Kami cukup sangat capek memperjuangkan nelayan kita karena terus menerus permasalahan ini terjadi di lokasi,” ucapnya dihadapan Dirjen Kementrian Perikanan Dan Kelautan dan para yang hadir.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rokan Hilir, juga mengungkapkan konflik antar nelayan Sumut dan nelayan Rohil sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan mencapai puluhan tahun. Namun, sampai detik ini tak kunjung juga selesai.

” Berlarutnya seperti ini apapun kami mediasi dari HNSI ke Sumut, kami HNSI Rohil sudah sepakat tidak melarang nelayan Sumut mengambil ikan di perairan daerah kami. Tapi dengan catatan untuk alat yang sama,” jelasnya kepada media ini kamis 27 Juli 2023.

Jonnaidi mengakui bahwa kesepakatan alat tangkap yang sama tidak pernah diindahkan nelayan dari Sumut. Dia meminta Dirjen Kementrian Perikanan dan Kelautan untuk menjembati antara nelayan Sumut dan nelayan Rokan Hilir, lantaran bobot kapal yang beroperasi di perairan wilayah Rokan Hilir kapasitasnya mencapai 250 ton, paling kecil 90 ton.

” Semoga permasalahan ini bisa terselesaikan karena kapal ini yang menghabiskan, kapal ini juga beroperasi menangkap ikan sampai 5 mil dari bibir pantai. para nelayan kecil pun menjerit apa lagi alat tangkapnya pukat harimau,” tegas dia.

Dihadapan Dirjen Kementrian Perikanan dan Kelautan, Jonnaidi kembali menegaskan akibat nelayan luar menggunakan alat tangkap terlarang nelayan Rohil merasa susah, sehingga terjadi anarkis seperti baru-baru ini 2 kapal berasal dari Sumut dibakar.

” Alhamdulillah pak Dirjen merespons apa yang kita sampaikan. dalam waktu dekat ini mereka akan turun kelokasi,” ucapnya.

Selain itu ketua (HNSI) Rokan Hilir juga menyampaikan semenjak dia memimpin HNSI sudah 23 kali melakukan rapat bersama instansi terkait. bahkan pihaknya juga sering bekerjama dengan Polda Riau dan Polres Rokan Hilir, untuk menyelesaikan masalah antar nelayan.

” Ini kalau tidak diselesaikan bisa tumpah darah karena penangkapan-penangkapan kami lakukan bersama Polda Riau dan Polres Rokan Hilir ada menunggu samurai dan apa-apa. kami mohon pak dirjen tolong tegaskan ke bidang pengawasan dan ini jangan dianggap enteng sebelum terjadi tumpah darah,” ucapnya.

Harapannya kepada Dirjen Kementrian Perikanan dan Kelautan bisa menyelesakan antara nelayan Rokan Hilir dan nelayan Sumut karena kapal yang beroperasi dari belawan kapasitasnya 250 GT.

” Kami dari Rohil apa adanya kami sampaikan kepada Bapak Dirjen Kementrian Perikanan dan Kelautan. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan,” pungkasnya

{Oky}.
Editor : {red}.