Redaksi | Khabarterkini.co – Suara kekecewaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kian menggema di seluruh penjuru negeri. Dari kota besar hingga pelosok desa, rakyat menyuarakan keresahan mendalam atas kinerja para wakil rakyat yang dinilai semakin jauh dari kepentingan publik. 31 Agustus 2025
Ungkapan “Bubarkan DPR RI” kini bukan sekadar slogan, melainkan simbol perlawanan terhadap praktik yang dianggap menyimpang dari amanah rakyat. Dalam berbagai aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum, seruan ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi legislatif tengah berada di titik Nadir.
Rakyat mempertanyakan kesejahteraan para anggota dewan yang tampak kontras dengan kondisi kehidupan sebagian besar masyarakat. Gaji tinggi, fasilitas mewah, pendidikan anak di luar negeri, serta gaya hidup glamor disebut menjadi sorotan tajam. Sementara itu, rakyat kecil harus berjibaku dengan kelaparan, pengangguran, dan sulitnya akses pendidikan.
“Apakah para wakil rakyat tidak melihat? Rakyat menjerit, anak-anak kami banyak yang putus sekolah, sementara kalian hidup di fasilitas mewah dari uang pajak yang kami bayarkan,” tulis seorang warga dalam unggahan media sosial yang viral dan banyak mendapat dukungan netizen.
Tidak hanya soal ketimpangan sosial, publik juga geram dengan sejumlah video yang menunjukkan anggota DPR berjoget dan bergembira saat pengesahan kenaikan gaji dilakukan. Momen itu dianggap menyayat hati rakyat yang tengah kesulitan ekonomi.
Aksi-aksi demonstrasi yang belakangan ini terjadi juga memunculkan potensi anarkisme, sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan rakyat. Namun, banyak yang menilai hal tersebut sebagai akumulasi kemarahan akibat sikap abai dan serakah para anggota wakil rakyat.
“Permintaan maaf tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang karena aksi demonstrasi yang berujung kekerasan. Tidak bisa menghapus luka yang telah dalam.
Kini, wacana revolusi politik dan pembubaran DPR RI bukan lagi wacana pinggiran. Tuntutan rakyat untuk pembaruan sistem dan pembersihan total dari praktik korupsi dan ketidakadilan menjadi semakin kuat.
Sudah saatnya para pemangku kekuasaan membuka mata dan telinga. Rakyat bukan hanya objek pajak, tetapi pemilik sah dari demokrasi yang seharusnya diperjuangkan, bukan diabaikan.
Penulis: Rul Hrp.
