Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
Uncategorized

Berharap bantuan dari pemerintah walaupun hanya “bedah rumah” tapi hanya sebagai simbolis semata

127
×

Berharap bantuan dari pemerintah walaupun hanya “bedah rumah” tapi hanya sebagai simbolis semata

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KAMPAR – RIAU | Khabarterkini.id

Berharap bantuan dari pemerintah walaupun hanya “bedah rumah” tapi hanya sebagai simbolis semata, Selasa (14-06-2022). Salah seorang warga sebut saja namanya Andri yang sudah tahunan tinggal di Desa Silam Kecamatan Kuok, bahkan dinding rumahnya pun sudah lapuk dimakan usia. Andri merupakan warga perantau asal Sumatera Barat beristrikan warga Tempatan Desa Silam yang memiliki 3 orang anak.

Advertisement
Example 300x600
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Didalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Namun saat ini yang terjadi sangat miris sekali dan bertolak belakang dengan tujuan dari kemerdekan NKRI. Melalui kementrian PUPR RI telah membuat program bedah rumah serta rumah layak huni yang diperuntukkan warga yang membutuhkan tapi kenyataannya tidak sesuai dengan sasaran, unsur KKN masih merajalela.

Media ini berkesempatan langsung mendampingi tim bedah rumah untuk mencari sasaran yang pantas dan layak mendapatkannya. “Kami sudah lama tinggal disini pak, bahkan pihak desa pun sudah berkali-kali memintak KK dan KTP kami”.

Lanjutnya, “mungkin karena saya bukan orang Kampar asli atau orang desa silam, tapi istri saya orang desa silam asli pak, sangat wajar menurut saya untuk mendapatkan bantuan, walaupun bedah rumah”.

Tambahnya lagi, “tiap tahun data kami selalu diminta, berharap nama kami yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, tapi dari tahun ke tahun selalu orang lain, kok bisa begitu ya pak, rumah kami ini kalau hujan ya kehujanan kami pak, uang kami hanya cukup untuk makan kami pak”.

Bantuan bedah rumah ataupun rumah layak huni merupakan program dari kementrian PUPR RI. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah harus betul-betul memberikan tepat sasaran. Jangan ada unsur nepotisme dalam perekrutan bantuan-bantuan yang sifatnya diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemerdekaan yang seyogyanya.

Salah seorang anggota BPD Desa Silam Dedi Lesmana mengatakan, “kami selaku anggota BPD Desa Silam sangat menyayangkan hal ini, tidak memporsikan bantuan kepada yang berhak menerimanya, jangan pilih kasih, walaupun warga perantau, dan saya sangat berharap bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan media untuk dapat mendampingi bantuan dari pemerintah” tutupnya dengan penuh berharap. (Y/K)

Editor:arhp.