Sanana Malut | Khabarterkini.id beberapa OKP yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula yakni KNPI, HMI, PMII, KAHMI, IMM, dan LMND melakukan unjuk rasa terhadap kenaikan harga BBM yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula Senin, 11/04/22
Pantauan media Khabarterkini.id. Perwil Maluku Utara, Harga BBM saat ini mengalami kenaikan yang begitu drastis hal ini tentu menjadi keresahan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Pada umumnya kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini sehingga membuat beberapa OKP yang termasuk Cipayung Plus yakni KNPI, HMI, PMII, KAHMI, IMM, LMND melakukan unjuk rasa untuk menurunkan harga BBM yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula.
Ketua Umum HMI Cabang Sanana Salamun Selpia Menyampaikan bahwa Kami yang tergabung dalam OKP cipayung pelus di antaranya KNPI HMI, PMII KAMMI, LMND dan IMM serta mahasiswa STAI Babussalam Sula. Menggelar aksi mengenai harga BMM yang meloncak.
Bagi kami kebijakan menaikan harga BBM ialah suatu kebijakan yang membunuh masyarakat keseluruhannya terkuhususnya masyarkat Kabupaten Kepulauan. Sula karena saat ini kita bangsa indonesia khususnya lagi mengupayakan puli dari serangan Covid 19, namun kini kita kembali sakit akibat kebijakan pemerintahan yang menaikan harga BBM, dengan naiknya harga BBM suda otomatis segelah kebutuhan masyarakat akan naik seperti biaya transportasi angkutan kota (angkot), ojek, transporatsi laut & 9 bahan pokok lainnya ucapnya
Lanjut Ketua Umum HMI Cabang Sanana, kami yang tergabung dri OPK Cipayung Plus khususnya HMI Cabang sanana mengajak masyrakat untuk dapat bersama dengan kami memperhatikan harga BBM yang lagi naik sebab kedaulatan rakyat yang tertuang pada BAB 1 pasal 2 mengenai kedaulatan ada di tangan rakyat namun kini terbalik kedaulatan nya ada di tangan kaum korporat.
Selain itu melalui AKSI FRONT ini kami mendesak kepada pemda dan DPRD untuk memperhatikan 98 izin pengusaha minyak tanah, setidaknya usaha izin di sesuaikan saja dengan jumlah desa yakni sebanyak 78 desa agar dapat terkontrol sebab dari 98 izin usaha tersebut terduga ada unsur mafia minyak tanah.
Kemudian kami juga mendesak ketertiban suplay supsidi BBM jenis Pertalite di tertibkan, karena saat ini SPBU tertangkap mengisi BBM jenis Pertalite pada kenderaan plat merah sedangkan BBM jenis Petralait hanya di legalkan pada kederaan umum beroda 4 maupun 2.
Selain itu juga kami mendesak kepada pihak Porles kab. Sula tidak berselingkuh dengan pihak bisnis minyak.
S Sangadji. Kaperwil Maluku Utara
Editor: arhp
